Sosialisasi Peraturan Kawasan Tanpa Rokok di UPTD SMPN 1 Rote Barat Laut

Sebagai bentuk komitmen terhadap kesehatan lingkungan sekolah dan pelaksanaan regulasi daerah, UPTD SMP Negeri 1 Rote Barat Laut menerima kunjungan tiga instansi dari Kabupaten Rote Ndao dalam rangka sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan Instruksi Bupati Rote Ndao No. 400.7/735/DINKES/2025 tentang Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao No. 11 Tahun 2014. Sosialisasi diterima langsung oleh Safrin sebagai guru di UPTD SMPN 1 Rote Barat Laut.

Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2014 menetapkan bahwa kawasan tanpa rokok mencakup fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, dan tempat kerja. Dalam konteks sekolah, aturan ini mengharuskan seluruh area, baik ruang kelas, halaman, maupun fasilitas umum, bebas dari aktivitas merokok, termasuk larangan membawa, menjual, dan mempromosikan produk tembakau.

Ibu Cathlyn dari Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao menjelaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman warga sekolah terhadap isi dan konsekuensi hukum dari Perda tersebut. “Kami ingin memastikan bahwa setiap guru, siswa, dan staf memahami bahwa pelanggaran terhadap aturan ini bukan hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga dapat dikenakan sanksi administratif,” tegasnya. Ia juga menekankan pentingnya peran sekolah dalam membentuk budaya hidup sehat.

Bapak Beni Nalle dari Dinas Pendidikan menambahkan bahwa penerapan Perda No. 11 Tahun 2014 di lingkungan sekolah merupakan bagian dari penguatan pendidikan karakter. “Kepatuhan terhadap aturan daerah adalah bentuk nyata dari nilai disiplin dan tanggung jawab. Sekolah harus menjadi contoh dalam pelaksanaan regulasi pemerintah,” ujarnya. Ia juga mengapresiasi langkah proaktif UPTD SMPN 1 Rote Barat Laut dalam menerima dan menindaklanjuti sosialisasi ini.

Perwakilan dari SATPOL PP Kabupaten Rote Ndao menyampaikan bahwa pihaknya memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran Perda. Dalam paparannya, ia menjelaskan bahwa sanksi bagi pelanggar dapat berupa teguran tertulis, denda administratif, hingga tindakan penertiban. “Kami mendorong pendekatan edukatif terlebih dahulu, namun penegakan hukum tetap menjadi bagian penting dari implementasi peraturan,” jelasnya.

Safrin, selaku guru penerima kegiatan, menyampaikan bahwa sekolah akan segera menindaklanjuti sosialisasi ini dengan langkah konkret. Di antaranya adalah pemasangan stiker larangan merokok di titik strategis, “Kami ingin memastikan bahwa seluruh warga sekolah memahami dan mematuhi aturan ini, demi terciptanya lingkungan belajar yang sehat dan kondusif,” ujarnya.

Sebagai bentuk edukasi lanjutan, sekolah akan mengintegrasikan materi tentang Perda No. 11 Tahun 2014 dalam kegiatan pembelajaran dan kampanye kesehatan. Melalui pendekatan tematik dan proyek kolaboratif, siswa akan diajak untuk memahami isi peraturan, dampaknya, dan cara berkontribusi dalam penerapannya. Hal ini sejalan dengan visi pendidikan yang kontekstual dan berbasis nilai.

Kegiatan sosialisasi ini menegaskan bahwa penerapan Kawasan Tanpa Rokok bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari gerakan kolektif untuk melindungi generasi muda dari bahaya rokok. Dengan dukungan dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan SATPOL PP, UPTD SMPN 1 Rote Barat Laut siap menjadi model sekolah yang taat regulasi dan peduli terhadap kesehatan warganya.

Melalui publikasi ini, kami mengajak seluruh masyarakat, orang tua, dan pemangku kepentingan untuk turut mendukung pelaksanaan Perda No. 11 Tahun 2014. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang bersih, sehat, dan bebas dari asap rokok—karena masa depan anak-anak kita dimulai dari peraturan yang kita tegakkan hari ini.